Pelaporan RUPST PT Di Perpanjang Jangan Sampai Kena Sanksi
Admin
10/28/20263 min baca
Sumber gambar: Kompas.id
Belum Melaporkan Laporan Tahunan PT? Ini Jadwal Sanksi Administratif Mulai Desember 2026
Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban administratif yang perlu dipenuhi untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah menyampaikan laporan tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui akun resmi @djahu_kemenkum mengumumkan ketentuan terkait batas waktu penyampaian laporan tahunan serta jadwal pemberlakuan sanksi administratif bagi PT yang belum memenuhi kewajiban pelaporan untuk periode tahun buku 2025.
Ketentuan ini penting diperhatikan oleh pemilik usaha, direksi, dan pihak yang bertanggung jawab atas administrasi perusahaan. Pasalnya, keterlambatan pelaporan dapat berujung pada teguran tertulis hingga pemblokiran akses SABH.
Batas Waktu Pelaporan Laporan Tahunan PT
Berdasarkan pengumuman tersebut, mulai 1 November 2026, penyampaian akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan wajib dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani.
Penyampaian dilakukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui SABH. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Dengan adanya batas waktu tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa proses persetujuan laporan tahunan dan penyampaian dokumennya dilakukan sesuai ketentuan. Pengelolaan administrasi yang tertib dapat membantu perusahaan menghindari keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pelaporan.
Tarif PNBP Rp0 hingga 31 Desember 2026
Selain mengatur tenggat pelaporan, pengumuman tersebut juga menyebutkan pemberlakuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,00 hingga 31 Desember 2026.
Kebijakan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Meskipun terdapat kebijakan tarif Rp0,00, perusahaan tetap perlu memperhatikan persyaratan administratif dan prosedur penyampaian laporan melalui SABH. Tarif tersebut tidak berarti kewajiban pelaporan dapat diabaikan.
Jadwal Sanksi Administratif bagi PT yang Belum Melapor
PT yang belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan periode 2025 perlu memperhatikan jadwal pemberlakuan sanksi administratif berikut.
TanggalKetentuan1 November 2026Mulai diberlakukannya ketentuan batas waktu penyampaian akta notaris paling lama 30 hari sejak ditandatangani.1–30 Desember 2026Pemberlakuan sanksi administratif berupa teguran tertulis.Mulai 2 Januari 2027Pemberlakuan sanksi administratif berupa pemblokiran akses SABH bagi PT yang belum memenuhi kewajiban pelaporan laporan tahunan periode 2025.
Jadwal tersebut menjadi pengingat bagi perusahaan untuk segera mengevaluasi status pelaporan laporan tahunan periode 2025. Perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya sebaiknya segera menindaklanjuti proses yang diperlukan sebelum sanksi administratif diberlakukan.
Pemblokiran akses SABH juga perlu menjadi perhatian karena sistem tersebut digunakan dalam berbagai proses administrasi badan hukum. Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan perlu dipandang sebagai bagian dari pengelolaan legalitas perusahaan, bukan sekadar formalitas tahunan.
Kapan Laporan Tahunan Periode 2026 Dapat Disampaikan?
Berbeda dengan pelaporan periode 2025 yang menjadi fokus pemberlakuan sanksi, laporan tahunan periode 2026 dijadwalkan dapat disampaikan melalui SABH mulai 2 Januari 2027 hingga 30 Juni 2027.
Perusahaan perlu membedakan periode laporan yang sedang diselesaikan dengan periode pelaporan berikutnya. Jangan sampai persiapan laporan tahun 2026 membuat perusahaan mengabaikan kewajiban yang masih tertunda untuk tahun 2025.
Mencatat jadwal pelaporan, menyiapkan dokumen pendukung, dan berkoordinasi dengan pihak yang menangani administrasi perusahaan merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keterlambatan.
Bagaimana dengan PT yang Baru Didirikan pada 2026?
Bagi PT yang baru didirikan pada 2026 atau yang tahun bukunya untuk 2026 belum berakhir, pengumuman tersebut menyebutkan bahwa kewajiban penyampaian laporan tahunan dilakukan pada periode tahun pelaporan berikutnya.
Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan tahun pendirian dan periode tahun bukunya untuk menentukan kapan kewajiban pelaporan harus dipenuhi. Penentuan periode pelaporan sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing perseroan.
Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan?
Agar kewajiban administrasi tidak terlewat, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan:
Periksa status pelaporan tahun 2025. Pastikan apakah kewajiban penyampaian laporan tahunan telah dipenuhi atau masih memerlukan tindak lanjut.
Pastikan dokumen telah dipersiapkan. Periksa kelengkapan dokumen dan akta notaris yang berkaitan dengan persetujuan laporan tahunan.
Catat tenggat waktu. Perhatikan batas waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani serta jadwal pelaporan yang berlaku.
Pantau status administrasi melalui SABH. Pastikan proses penyampaian dokumen dilakukan sesuai prosedur.
Konsultasikan kendala yang dihadapi. Jika terdapat ketidakjelasan mengenai dokumen, periode pelaporan, atau status administrasi perusahaan, mintalah pendampingan dari pihak yang memahami proses legalitas badan usaha.
Langkah-langkah tersebut dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban administratif secara lebih terstruktur dan mengurangi risiko terlewatnya tenggat pelaporan.
Jaga Kepatuhan Administrasi dan Legalitas Perusahaan
Kewajiban penyampaian laporan tahunan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan administrasi Perseroan Terbatas. Pengumuman mengenai jadwal sanksi administratif ini menjadi pengingat bagi perusahaan untuk memastikan bahwa kewajiban pelaporan periode 2025 telah ditangani dengan baik.
Bagi perusahaan yang masih memiliki kendala dalam mengurus dokumen atau memahami prosedur pelaporan, pemeriksaan administrasi sejak dini dapat membantu menentukan langkah tindak lanjut yang tepat.
Konsultasikan kebutuhan legalitas bisnis kamu bersama Solusi Legalmu. Dapatkan pendampingan untuk membantu memahami dan mengelola kebutuhan administrasi serta legalitas perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber informasi: Pengumuman akun resmi Instagram @djahu_kemenkum dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025.
Konsultasi
info@solusilegalmu.id
solusilegalmu © 2026. All rights reserved.
INTI SOLUSI GROUP
Kami adalah lini layanan hukum dan legalitas dari PT Inti Solusi Group yang didedikasikan untuk memberikan kemudahan akses layanan hukum dan perizinan usaha di Indonesia. Kami hadir sebagai mitra strategis yang menjembatani kompleksitas regulasi hukum dengan kebutuhan pertumbuhan bisnis Anda.
Kav. IIP 3, Blok C.3, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
layanan
jasa pembuatan itas
pengurusan perjanjian resmi
